QUO VADIS INDONESIA DALAM PUSARAN APEC ?

        Pertemuan APEC yang berlangsung di Yokohama, Jepang, 13-14 November 2010 dengan tema “Perubahan dan Aksi” menghasilkan keputusan yang cukup strategis. Salah satu hasil pertemuan tersebut yakni disepakatinya upaya menyusun strategi pertumbuhan pasca krisis dengan mengadopsi tiga pilar yang sebelumnya dihasilkan dalam pertemuan negara-negara maju dan berkembang atau G-20 di Seoul, Korea Selatan. Tiga pilar tersebut antara lain keseimbangan, inklusivisme, dan keberlanjutan. Dalam pertemuan APEC, tiga pilar itu ditambah dua menjadi lima pilar. Pilar tambahan itu yaitu mengarahkan inovasi dan kondisi yang aman bagi kegiatan ekonomi.

            Pertemuan APEC di Yokohama, Jepang berlangsung dalam suasana pemulihan krisis ekonomi dunia dan pelambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota. Dalam konteks ini, negara-negara anggota APEC berupaya mendorong perjanjian perdagangan bebas dan mengkaji kembali langkah-langkah proteksi selama krisis keuangan. Hal ini berguna untuk membangun aktivitas ekonomi yang mendukung pemulihan krisis. Sebagai forum kerjasama ekonomi, tentunya APEC menjadi oase yang menjadi titik tuju negara-negara di kawasan dalam kerangka memperkuat basis perekonomiannya dan membangun kawasan perdagangan bebas yang mampu diakses oleh semua negara anggota.

            APEC merupakan salah satu forum kerjasama ekonomi regional yang cukup penting di dunia. APEC mewakili sekitar 39 % penduduk dunia atau 2,6 milyar penduduk yang tersebar di 21 ekonomi (Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Taiwan, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Meksiko, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Hongkong, Thailand, Vietnam, dan Amerika Serikat) di kawasan Asia Pasifik. Sebagai suatu kerjasama ekonomi, APEC perlu diperhitungkan mengingat GDP (Gross Domestic Product) kumulatif forum tersebut yang mencapai 56 % dari GDP dunia dan total perdagangan di APEC yang mencapai 48,3 % dari total perdagangan dunia. Salah satu peran penting APEC adalah mendekatkan ekonomi maju dan berkembang karena komposisi keanggotaannya yang unik yang merupakan gabungan antara negara maju dan berkembang.

            APEC telah menyelesaikan Trade Facilitation Action Plan (TFAP) tahap pertama (2002-2006) di empat area utama fasilitasi perdagangan, yaitu customs procedure, business mobility, standards and conformance dan e-commerce. Di bidang liberalisasi perdagangan dan investasi, APEC telah melakukan serangkaian program dan kegiatan konkrit yang berhasil meningkatkan ekspor kawasan sebesar 113 % untuk ekonomi berkembang atau 2,5 triliun dollar Amerika dan mendorong pertumbuhan foreign direct investment sebesar 475 % bagi ekonomi berkembang. Sejak dicanangkan, terdapat lebih dari 1.400 inisiatif dan program fasilitasi perdagangan yang telah dilaksanakan oleh APEC dalam kerangka fasilitasi perdagangan di keempat area tersebut. Berdasarkan jumlah tersebut, 62 % telah berhasil diselesaikan, 24 % masih dalam proses dan sekitar 14 % masih tertunda. Tingkat keberhasilan pelaksanaan program di area customs procedures merupakan yang tertinggi, yaitu 69 %, sementara business mobility, standards dan e-commerce memiliki tingkat pencapaian masing-masing sebesar 60 %, 52 % dan 47 %.

            Lantas, bagaimana peran APEC bagi Indonesia ? Bagi Indonesia, APEC memiliki makna yang sangat penting. Pada tahun 2006 total perdagangan Indonesia ke anggota APEC berjumlah sekitar 98,34 milyar dollar Amerika atau 66,78 % dari total perdagangan Indonesia. Selain itu, 47,25 % persetujuan penanaman modal asing yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia berasal dari investor di 16 ekonomi APEC.

Indonesia juga memainkan peran yang sangat menentukan untuk merumuskan visi APEC. Indonesia berperan aktif dalam mencetuskan Bogor Goals, yaitu mewujudkan kawasan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka tahun 2010 untuk negara maju serta tahun 2020 untuk negara berkembang. Pencapaian Bogor Goals didasarkan pada tiga pilar yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitas usaha, dan kerjasama ekonomi dan teknik. Anggota APEC saat ini merepresentasikan sepertiga populasi dunia dan hampir 50 % kekuatan perekonomian global. Dengan kata lain, potensi pasar global dan gravitasi aktivitas ekonomi dunia berada di kawasan ini. Ini adalah peluang bagi Indonesia. Peran penting APEC dalam meningkatkan kerjasama ekonomi di kawasan harus dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mengamankan kepentingan nasional kita di era perdagangan bebas dan investasi yang semakin bebas di Asia Pasifik. APEC bisa berperan sebagai tempat melibatkan komunitas bisnis Indonesia dalam proses pengembangan kebijakan, sarana pengembangan kapasitas melalui pemanfaatan proyek-proyek APEC, forum bertukar pengalaman serta forum yang memungkinkan Indonesia untuk memproyeksikan kepentingan-kepentingannya dan mengamankan posisinya dalam tata hubungan ekonomi internasional yang bebas dan terbuka. Ada beberapa hal mendasar yang perlu diperhatikan berkaitan dengan eksistensi APEC. Pertama, gaung APEC mulai melemah ketika muncul begitu banyak perjanjian perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Dalam konteks ASEAN, negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia sepakat mempercepat ASEAN Economic Community 2015 meski sudah membentuk AFTA (ASEAN Free Trade Area) sejak 1992. Ketidakjelasan target pencapaian membuat Indonesia sulit menentukan arah dalam pusaran liberalisasi perdagangan dan investasi. Kedua, trade facilitation dan capacity building dalam aktivitas APEC sulit diukur manfaatnya. Hal ini berkaitan dengan kemudahan dalam mengakses perekonomian yang belum merata kepada semua negara anggota di kawasan. Ketiga, kebijakan pemerintah berkaitan dengan liberalisasi perdagangan dan investasi misalnya pembebasan bea masuk, penghapusan kuota, dan hambatan non tarif lainnya harus jelas dan terarah sehingga tidak memarginalkan produk dalam negeri. Produk unggulan dalam negeri tetap harus kita prioritaskan sehingga tidak ada pendewaan yang berlebihan pada produk-produk asing. Forum kerjasama APEC adalah ajang bagi kita untuk memperjuangkan kepentingan nasional kita di mata internasional. Keempat, kompetensi pihak yang ikut berunding dalam kerjasama APEC. Selama ini, seringkali para perunding kita tidak didampingi oleh ahli-ahli yang kompeten dalam bidangnya misalnya bidang jasa, industri, pertanian, dan ekonomi regional. Hal ini membuat kita kalah ketika bernegosiasi dengan negara-negara lain yang tentunya telah mempunyai persiapan matang. Kelima, Indonesia harus bisa memaksimalkan dukungan internasional bagi kepentingan domestik dalam berbagai bidang seperti  counter terrorism, anti corruption, dan climate change. Isu-isu non ekonomi ini yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada aktivitas ekonomi terutama pencapaian kesejahteraan domestik.
Adagium think globally but act locally perlu diubah menjadi think and act globally and regionally dalam forum seperti APEC. APEC bisa menjadi potret regionalisme sebagai alternatif dari unilateralisme dan multilateralisme. Regionalisme mengandaikan adanya peran maksimal negara-negara di kawasan tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu. Lantas, di manakah posisi Indonesia ? Indonesia adalah negara yang besar dengan potensi ekonomi yang menjanjikan dan harus muncul sebagai pemain bukan penonton dalam era perdagangan dan investasi. Di satu sisi, APEC memberikan kontribusi yang memadai bagi perekonomian kita terutama dalam konteks perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan. Namun di sisi lain, perlu diingat bahwa berbagai policy atau kebijakan yang dibuat pemerintah harus benar-benar mengakomodasi kepentingan masyarakat Indonesia terutama kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah. Selama ini memang pemerintah telah mencanangkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk membantu pengusaha-pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang kesulitan modal atau akses pasarnya tetapi aktivitas ini tidak hanya berhenti pada target pencitraan diri pemerintah. Perlu ada desain kebijakan yang jelas dan kontinyu. Pemerintah juga bisa memanfaatkan forum APEC ini untuk mensosialisasikan produk unggulan Indonesia yang mampu bersaing sekaligus mencari pasar strategis selain Eropa. Sekali lagi, Indonesia mempunyai potensi ekonomi yang dahsyat. Indonesia tidak bisa hanya bertindak sebagai penonton yang baik dalam forum-forum kerjasama ekonomi seperti APEC. Indonesia harus menjadi pemain yang mempunyai bargain position dalam menentukan hasil pertandingan. Dengan itu, diharapkan APEC tetap relevan bagi Indonesia terutama dalam menjalankan hubungan ekonomi yang dinamis dan saling menguntungkan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Pertanyaan sumbang mengenai peran APEC bisa jadi akan menjadi cerita usang apabila pemerintah benar-benar tampil sebagai pemain sesungguhnya dalam forum itu. Quo vadis Indonesia ?
Referensi Kompas, 15 November 2010. “Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)” dalam http://www.deplu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=RegionalCooperation&IDP=3&P=Regional&l=id, diunduh 1 November 2010. “APEC” dalam http://ditjenkpi.depdag.go.id/website_kpi/files/content/4/apec20041030112922.pdf, diunduh 10 Oktober 2010. “APEC Singapura: Ambisi Mewujudkan Perdagangan Bebas dan Kepentingan Indonesia” dalam http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=907&type=6, diunduh 13 November 2010. Dr. N. Hassan Wirajuda, “Mendorong Fasilitasi Perdagangan dalam APEC,” dalam  http://www.en.indonesia.nl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=123, diunduh 1 Desember 2010. “Gambaran Umum APEC” dalam http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/3)%20Keanggotaan%20Indonesia%20dalam%20Organisasi%20Internasional/5)%20APEC/APEC.pdf, diunduh 21 Oktober 2010. Mudrajad Kuncoro, “ANALISIS, APEC dan Kepentingan Indonesia” dalam http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/ekonomi--bisnis/analisis-apec-dan-kepentingan-indo.html, diunduh 20 November 2010. “Negara APEC Siap Wujudkan Perdagangan Bebas” dalam http://bisnis.vivanews.com/news/read/188678-negara-apec-siap-wujudkan-perdagangan-bebas, diunduh 12 Oktober 2010.